login sso undip

login sso undip,totalsportek indonesia,login sso undipJakarta, CNN Indonesia--

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaransebesar Rp26 triliun pada 2025.

OIKN mendapat alokasi Rp505 miliar dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.

"Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8) dikutip Detikfinance.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan.

"OIKN sendiri yang tadinya Rp505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya,"

Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Lihat Juga : OIKN Buka Seleksi CPNS, Ada 600 Formasi

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.

Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50 persen dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar Rp 35,37 triliun.

Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," ujarnya,

"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]