nomor punggung gareth bale

nomor punggung gareth bale,sui4d claim,nomor punggung gareth baleJakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah Taliban di Afghanistan melarang perempuan bersuara keras dan bernyanyi di depan umum, dalam aturan hukum baru yang disahkan di bawah rezim tersebut.

Undang-undang tersebut dikeluarkan pada Rabu (21/8) usai disetujui oleh pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada, yang berisi aturan tentang aspek kehidupan sehari-hari seperti aturan transportasi umum, musik, bercukur, dan perayaan-perayaan.

Lihat Juga : Negara Apa yang Pertama Kali Pakai Sirene untuk Peringatan Darurat?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suara perempuan juga dianggap sebagai "hal intim", sehingga tidak boleh terdengar saat bernyanyi, membaca, atau bersuara dengan keras di depan umum.

Perempuan juga dilarang melihat laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan mereka, begitu pula sebaliknya.

Lihat Juga : Filipina Tuding China Tembakkan Suar ke Pesawat Patroli

"Insya Allah kami jamin bahwa hukum Islam ini akan sangat membantu dalam kebajikan dan menghapus keburukan," kata juru bicara pemerintah Taliban, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, seperti dikutip CNN.

Undang-undang setebal 114 halaman dan 35 artikel itu merupakan deklarasi formal pertama mengenai hukum kejahatan dan kebajikan di Afghanistan, sejak Taliban merebut kekuasaan pada 2021 lalu.

UU tersebut akan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur perilaku pribadi, memberikan hukuman seperti peringatan atau penangkapan, jika penegak hukum menduga ada warga Afghanistan yang melanggar.

UU itu juga melarang penerbitan gambar makhluk hidup, pemutaran musik, pencampuran pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Lihat Juga : 2 Negara Paling Aman Ini Ternyata Larang Polisi Gunakan Senjata Api

Bulan lalu, Perserikatan Bangsa Bangsa melaporkan bahwa kehadiran aturan hukum tersebut membawa ketakutan dan intimidasi di kalangan warga Afghanistan.

"Mengingat berbagai masalah yang diuraikan dalam laporan tersebut, posisi yang diungkapkan oleh otoritas de facto bahwa pengawasan ini akan meningkat dan meluas menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan," kata Fiona Frazer, kepala layanan hak asasi manusia di misi PBB di Afghanistan.

Namun Taliban telah membantah laporan PBB tersebut.