jadwal kualifikasi piala eropa 2023

jadwal kualifikasi piala eropa 2023,nomor rokok togel,jadwal kualifikasi piala eropa 2023Semarang, CNN Indonesia--

Polda Metro Jaya tengah mendalami laporan dari warga soal dugaan pencatutan identitas kependudukan wargauntuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Benar (laporan polisi), selanjutnya dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Lihat Juga : Fakta-fakta Dugaan Pencatutan KTP Warga Jakarta buat Dukung Dharma-Kun

Sebelumnya, seorang warga bernama Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Samson turut menyatakan dirinya tak pernah mengenal sosok Dharma Pongrekun yang maju sebagai calon independen untuk Pilgub Jakarta.

Sejumlah warga DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Lihat Juga : Cara Cek NIK KTP Jakarta Dicatut untuk Dukung Dharma Pongrekun-Kun

Terkait itu, Bawaslu DKI Jakarta meminta warga melapor soal dugaan pencatutan identitas kependudukan tersebut. Lembaga itu pun membuat kanal pelaporan tersendiri.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi kemarin.

Benny mengatakan laporan bisa langsung disampaikan ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

"Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami akan melayani," ujar dia.

Lihat Juga : Hasto Ungkap NIK Ketua DPC PDIP Jaktim Dicatut Dukung Dharma-Kun

Sementara KPU Jakarta, melalui komisioner Dody Wijaya mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya penerima data dari paslon Dharma-Kun. Sehingga bagaimana cara bapaslon itu mendapatkan dukungan KTP tersebut, agar ditanyakan ke yang bersangkutan.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami," kata Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Dody menerangkan KPU Jakarta hanya berperan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari data yang diberikan oleh paslon.

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Dody menyebut tahapan verifikasi faktual tersebut kini telah rampung. Kata dia, pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas ini.

"Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, verifikasi faktual kedua, sudah kami lakukan," katanya.

Sementara itu sejak isu ini ramai pada, baik Dharma-Kun, maupun timnya belum memberikan keterangan resmi soal dugaan pencatutan NIK warga tersebut.

Lihat Juga : Imbas Catut NIK, ELSAM Desak KPU Verifikasi Ulang Dokumen Cagub DKI