kopi erek erek

kopi erek erek,nanastoto 33831,kopi erek erekJakarta, CNN Indonesia--

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti permasalahan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani di berbagai daerah.

Pasalnya, pupuk bersubsidi selalu menjadi isu krusial dan kerap disuarakan oleh para petani, dimana sebanyak 53 persen petani yang terdata tak kunjung melakukan penebusan.

Tomsi membeberkan sejumlah persoalan pupuk bersubsidi yang membuat petani enggan menebus pupuk bersubsidi tersebut. Di antaranya jumlah pupuk bersubsidi yang sangat terbatas di kios, penebusan di atas harga eceran tertinggi, pungutan liar penebusan, serta pupuk diperjualbelikan kepada yang tidak berhak.

Tomsi mengimbau pemerintah daerah (pemda) melalui kepala dinas terkait agar mendata kios yang bermasalah. Terutama terkait penentuan kios harus dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas terkait, sehingga berbagai keluhan dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, pendataan kios yang bermasalah juga diperlukan agar dapat dilakukan tindakan tegas, seperti penggantian. Langkah ini pun diambil Kemendagri dengan turut menggandeng PT Pupuk Indonesia.

"Saya bersama dengan Direktur [Utama PT Pupuk Indonesia] sudah sepakat siapa kios distributor yang bermain, tidak sesuai aturan, tidak ada itu namanya nebus pupuk subsidi harus juga nebus pupuk yang nonsubsidi, tidak ada itu, subsidi ya subsidi," jelasnya.

Dia meminta agar persoalan pupuk menjadi prioritas pemda termasuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun pihak terkait lainnya, sehingga dapat segera ditangani. Hal ini mengingat keberadaan pupuk sangat penting dan menjadi salah satu penentu keberhasilan panen.

"Jangan kita biarkan berlarut-larut, bertahun-tahun masalah ini tidak pernah selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Tomsi juga menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh terhadap ketersediaan maupun penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, Tomsi mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota melalui kepala dinas pertanian dan kepala dinas perdagangan, KP3, serta aparat penegak hukum dapat memperbaiki permasalahan di lapangan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan saat ini stok pupuk bersubsidi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Terkait masih banyaknya petani yang belum melakukan penebusan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat akan terus memperbarui data tersebut.

Sebab, berbagai kemungkinan bisa terjadi seperti belum tibanya musim tanam di daerah tertentu atau ada petani yang sudah pindah tempat tinggal.

"Kami bersama dengan Kementerian Pertanian mencoba memutakhirkan kembali data ini," ujarnya.

Selain itu, Rahmad juga berkomitmen untuk menindak pihak-pihak yang melanggar aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selama ini, kata dia, PT Pupuk Indonesia selalu berkoordinasi dengan KP3 termasuk Satgas Pangan Polri dalam memantau penyaluran pupuk di lapangan.

"Apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka komitmen kami akan melakukan tindakan tegas," jelasnya.