45 erek erek

45 erek erek,yuki88,45 erek erekJakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah perusahaan di 13 negara diduga berada di balik kekejaman junta militer Myanmarsetelah militer mengambil alih kuasa 2021 silam.

Sebuah laporan yang dirilis Dewan Penasihat Khusus untuk Masalah Myanmar membongkar aksi perusahaan di 13 negara, termasuk AS, China, Jerman dan India dalam membantu junta memproduksi senjata yang digunakan untuk menyerang warga.

Lihat Juga : Kim Jong Un Selalu Bawa Toilet saat Bepergian, Takut Musuh Curi Tinja

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lewat dukungan itu, sebagian besar junta Myanmar "menjadi mandiri dalam pembuatan berbagai senjata".

[Gambas:Video CNN]

"Perusahaan asing memungkinkan militer Myanmar, salah satu pelanggar HAM terburuk di dunia, untuk memproduksi banyak senjata yang digunakan untuk melakukan kekejaman sehari-hari terhadap rakyat Myanmar," kata mantan Pelapor Khusus PBB dalam HAM di Myanmar, Yanghee Lee.

Dalam laporan tersebut, perusahaan yang berbasis di Austria, Jerman, Jepang, Taiwan, dan AS memproduksi mesin presisi tinggi yang saat ini digunakan junta Myanmar untuk membuat senjata.

Lihat Juga : Raja Narkoba Meksiko El Chapo Tak Tahan Kena Siksa Mental Dibui di AS

Laporan juga menyebut perusahaan yang berbasis di Prancis, Israel, dan Jerman menyediakan perangkat lunak untuk mengoperasikan mesin senjata.

Sementara itu, Singapura menjadi titik transit strategis untuk mobilisasi barang, termasuk merawat senjata-senjata militer Myanmar.

Taiwan juga diyakini menjadi rute penting dalam pembelian mesin presisi tinggi oleh militer.

"Perusahaan di China, seperti China North Industries Group Corporation Ltd milik negara, adalah kunci impor bahan baku yang digunakan untuk produksi senjata," bunyi laporan.

"Sementara perusahaan di India membantu impor suku cadang dan komponen seperti pembidik optik yang dipasang pada senjata kecil seperti senapan sniper."

Lihat Juga : BREAKING NEWSPM Selandia Baru Jacinda Ardern Mengundurkan Diri

Terkait informasi ini, pengacara HAM sekaligus anggota Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar periode 2017-2019, Chris Sidoti, mendesak pemerintah menyelidiki laporan tersebut.

Apabila laporan itu benar, menurutnya perusahaan di 13 negara tersebut harus "dimintai pertanggungjawaban".

"Perusahaan asing yang mendapat untung dari penderitaan rakyat Myanmar harus dimintai pertanggungjawaban," kata Sidoti.

Myanmar belakangan memang memproduksi senjata sendiri karena sejumlah negara memberlakukan embargo senjata maupun sanksi terhadap individu dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau pembuatan senjata untuk junta.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALEl Chapo Tak Sanggup Dibui di AS hingga Rusia Tembak Tentara Kabur

Pada Oktober, misalnya, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Aung Moe Myint, pengusaha yang dekat dengan junta, karena diduga memfasilitasi kesepakatan senjata atas namanya.

Saudaranya, Hlaing Moe Myint, dan perusahaan dagang yang mereka dirikan, Dynasty International Company Ltd. juga dijatuhi sanksi. Begitu pula salah satu direktur perusahaan yakni Myo Thitsar.

Pada November, AS juga memberlakukan sanksi terhadap pemasok pesawat untuk junta, menyusul serangan udara mematikan terhadap warga Myanmar.