game slot penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal

game slot penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal,top up ml murah 1000 rupiah,game slot penghasil uang langsung ke rekening tanpa modalSolo, CNN Indonesia--

Aktivis hingga massa mahasiswa se-Soloraya, Jawa Tengah, bakal menggelar demonstrasi mendesak DPR RI membatalkan upaya pengesahan revisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/8).

Aksi tersebut digelar di dua titik di Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo.

Aksi yang dimotori mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Solo itu mengajak masyarakat untuk turun ke jalan menolak revisi UU Pilkada dan sejumlah kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai menyalahi amanat reformasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : MKMK Terima Audiensi Aktivis Sipil: Kami Siap Mengawal Bersama

Situasi Balai Kota Solo saat massa mahasiswa se-Soloraya mau demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR yang mengabaikan putusan MK, Kamis (22/8). (CNNIndonesia/Rosyid)

Di kota Surakarta, titik aksi tersebut rencananya digelar di Balai Kota Solo 12.00 WIB. Namun hingga berita ini ditulis situasi di lokasi masih terpantau landai.

Selain Balai Kota Solo, aksi juga akan digelar di Bundaran Kartasura. Demonstrasi yang dimotori gerakan Solo Raya Memanggil itu mengajak seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam aksi.

"Mengajak seluruh elemen mahasiswa saatnya bersuara. Tunduk tertindas atau bangkit melawan," demikian bunyi poster Solo Raya Memanggil.

Bukan hanya Solo yang dikenal sebagai daerah asal Presiden Jokowi, aksi serupa pun digelar hampir di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Jakarta.

Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.

Alih-alih mengikuti putusan MK, DPR justru menggelar pembahasan Revisi UU Pilkada sehari pascapembacaan putusan mahkamah tersebut. Dua poin dalam revisi yang dibahas DPR itu pun terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK.

Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Lihat Juga : Pakar Hingga Eks Hakim Konstitusi Sepakat DPR Langkahi Putusan MK

DPR sepakat partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Padahal putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Pembahasan revisi UU Pilkada dilakukan secara kilat. Pembahasan hingga pengesahan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP.

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Baleg DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini.Hari ini, DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam Rapat Paripurna besok. Badan Legislasi (Baleg) akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.