gigi no togel

gigi no togel,arti mimpi gigi atas depan copot,gigi no togelSurabaya, CNN Indonesia--

Pengelola sekolah swasta, yakni SMP dan SMA Petradi Surabaya berseteru dengan warga Manyar, Mulyorejo, Surabaya. Hal itu dipicu karena sekolah menolak kenaikan iuran keamananyang diminta pihak RW setempat.

Warga bahkan sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah. Permasalahan itu ditengahi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan sempat viral di media sosial.

Lihat Juga : Siswi SMP DKI Diculik Begal, Pelaku Jemput Korban Dalih Ibu Kecelakaan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Awalnya Rp25 juta [per bulan], naik Rp32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Armuji mengatakan pihak RW menyebut iuran tersebut digunakan untuk membayar gaji satpam yang berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi atau pertanggungjawaban.

"Pihak sekolah audit sendiri, [iurannya] buat bayar 30 Satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp2,5 juta, terus itu kali 30 hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak uangnya," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun. Sekolah Petra diminta membayar uang keamanan kepada bendahara keamanan yang ditunjuk oleh pihak RW. Ada 3 RW yang berada di sekitar sekolah Petra. Masing-masing RW, saat ini membayar Rp32 juta per bulan. Iuran ini hendak dinaikkan menjadi Rp35juta per bulan. Sekolah Petra ini dianggap sama seperti RW sehingga diwajibkan ikut membayar iuran keamanan. Meskipun, Sekolah Petra terletak di salah satu RW.

Setiap bulan, Bendahara keamanan memperoleh uang dari 3 RW dan pihak sekolah. Sekolah pun saat ini membayar Rp32 juta per bulan. Uang yang diperoleh bendahara keamanan lingkungan mencapai Ratusan juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk menggaji 30 petugas keamanan masing-masing Rp2.500.000. Sisa uang yang diperoleh bendahara keamanan tiap bulan inilah yang disebut tidak pernah dipertanggungjawabkan. Kini polemik muncul, ketika, pihak keamanan hendak menaikkan iuran menjadi Rp35 juta.

Lihat Juga : Polisi Periksa 3 Guru Daycare Depok Usut Kasus Penganiayaan Balita

Armuji sudah mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Warga juga beralasan kenaikan iuran itu karena sekolah dianggap jadi biang kemacetan. Ia menyimpulkan, perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran yang tak cocok antar pihak.

"Saya ngomong, kalau iuranya cocok enggak [alasan ada] macet, tapi kalau [nilai iuran] enggak cocok, dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumnya Pemkot," kata dia.

Karena belum menemukan kata sepakat, Armuji mempersilakan sekolah maupun warga untuk menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme hukum.

Belum ada pernyataan dari pihak sekolah dan RW setempat. CNN Indonesiamasih berupaya menghubungi dua belah pihak terkait masalah ini.